JOKOWI BOLEH, BAHKAN HARUS MENGHAPUS MENTERI AGAMA, Asalkan….!!!!

 

Kalo ngikutin berita, pasti udah tahu kan ada wacana baru tentang Jokowi akan menghapus departemen Agama. Fakta ini banyak mengundag protes, sampai minta nagis-nangis segala. Hhuu..hhuuu..Ada yang mengatakan dengan tidak adanya menteri agama bisa membuat negara ini sekuler (pemisahan hidup dari agama). Oh ya..?? Helloooo. Selama ini kemana saja, bukankah negara kita emang sekuler. Lihat aja deh, puasa dan tidak puasa negara nggak mau urus. Nggak shalat pun bebas, tidak ada SATPOL PP yang datang nangkap. Atau juga wanita yang tidak menutup auratnya secara Islami, sampai sekarang tidak ada tuh polisi yang nangkap. Aliran sesat juga tetap beredar dengan bebas keman-mana. Jadi saya pikir ga perlu diperdebatkan masalah apakah negara ini sekuler atau tidak. Toh dari dulu sekuler kan?

Nah, kembali ke topik. Sebenarnya sangat boleh bahkan sangat menganjurkan jika Jokowi menghapus departemen agama, asalkan emang negaranya benar-benar negara yang sudah menerapkan Islam secara kaffah. Koq bisa? Ikuti saja dulu penjelannya jangan sok gitu yah.

Sekedar gambaran awal, pengalaman ka Ode masih teringat saat menjadi ketua BEM. Dulu, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak dalam bidang dakwah atau Lembaga Dakwah Kampus (LDK) justru saya hapus. Kenapa? Lah untuk apa ada LDK, bukankah BEM harusnya kita jadikan sebagai lembaga dakwah. Artinya yang bergerak dalam bidang dakwah dan keagamaan adalah BEM itu sendiri. Justru kampus yang ada LDKNya bagi saya adalah kampus sekuler. Iya kan? Iyya-iyalah . Nah negara yang ada menteri agamanya juga berarti negara sekuler kan? Hhe..hhee

Begitu pandangan sederhananya, dalam system Islam. Tentu semua sepakat negara itu bukan seperti sekelas organisasi. Sebab kasian kan seorang khalifah, masa harus menjalankan sendiri segala teknis, administrasi, dan juga masalah-masalah tertentu. Untuk itu dalam system Islam sebenarnya udah komplit dan jelas banget mengatur urusan negara. Tergantung masyarakat mau mengambilnya, atau tidak.

Tugas-tugas seorang pemimpin negara dalam Islam atau istilahnya Khalifah tentu banyak. Apalagi wilayah Negara yang berlandaskan Islam atau istilahnya Khilafah semakin besar dan bertambah luas. Maka tentu khalifah membutuhkan orang yang dapat membantu dirinya dalam mengemban tanggung jawab dan tugas-tugas Kekhilafahan.

Lalu siapa yang membantu itu? Yang pertama seorang khalifah dibantu oleh petugas administrasi dan teknis atau istilahnya adalah muawin Mu‘âwin Tanfîdz. Sebagaimana Rasulullah saw. pernah menulis surat kepada Muadz di Yaman untuk mengurusi administrasi masalah usyr (zakat hasil pertanian).: “Untuk (zakat hasil pertanian) yang diairi oleh langit (air hujan), atau yang diairi dengan air yang mengalir di atas tanah (sungai), zakatnya sepersepuluh. Adapun yang diairi dengan timba (melalui peralatan), (zakatnya) seperduapuluh.” (Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 68.)

Sementara pembantu khusus dalam pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas Kekhilafahan atau pemerintahan ada juga yang bertugas yaitu mu’awin tafwidh. Namun tugasnya bukan mengurusi satu departemen khusus seperti dalam demokrasi misalnya departemen agama. Sebab masalah agama dalam system khilafah tidak serumit sekarang yang banyak aliran sesat, dlll. Wewenang secara umumnya pembantu Khalifah tadi adalah melaksanakan kapan pun dan di manapun jika diminta melakukan aktivitas tertentu. Misalnya di suatu daerah tertentu, pada bulan ini; di daerah ini,.

Selain itu juga perlu dipahami bahwa pembantu khilafah dalam Islam tidak ada istilah (kabinet atau dewan menteri). Islam tidak mengenal dewan menteri atau kabinet yang di tangannya ada kekuasaan secara kolektif (seperti dalam sistem demokrasi). Dalam system sekarang, pemerintahan itu merupakan kekuasaan kolektif (TIM) , bukan tunggal (personal). Artinya, yang memimpin adalah tim (kolektif), bukan personal (tunggal). Oleh karena itu, yang berkuasa dan yang memiliki wewenang untuk memerintah adalah dewan menteri atau kabinet, yaitu kumpulan semua menteri, bukan satu menteri saja.

Sementara kepemimpinan dalam sistem Islam hanya milik Khalifah yang dibaiat oleh umat untuk menjalankan kekuasaannya berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Kemudian Khalifah mengangkat para mu’âwin (wuzâra’ tafwîdh) dan memberi mereka wewenang secara umum dan posisi untuk mewakili Khalifah guna bersama-sama mengemban tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan. Mereka ini adalah para pembantu Khalifah untuk bersama-sama mengemban tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan.

Maka jelas salah satu keindahan dalam system Islam, tidak ada menteri agama seperti dalam demokrasi dan juga menteri-menteri lain yang bergerak secara kolektif. Tentu untuk bisa melaksanakan keindahan Islam tersebut tidak bisa setengah-setangah dengan system pemerintah Demokrasi sekarang. Tapi harus dalam sistem pemerintahan yang agung pula. Maka yang harus dilakukan jika Jokowi menghapus menteri agama, terlebih dulu adalah mendirikan sistem pemerintahan yang agung bersama-sama umat, yakni sistem negara Khilafah Rasyidah.

WalLâhu a’lam bish-shawâb

La Ode Munafar